Kolusi dan Pentingnya Integritas di Lingkungan Sekolah
Pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter yang jujur, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas. Karena itu, sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.
Salah satu perilaku yang perlu dikenalkan dalam pendidikan antikorupsi adalah kolusi. Memahami kolusi sejak di bangku sekolah membantu peserta didik mengenali pentingnya kejujuran, objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dalam membangun karakter dan budaya antikorupsi. Pendidikan Antikorupsi (PAK) diarahkan untuk memperkuat integritas ekosistem pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Apa Itu Kolusi?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolusi berarti “kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan.”
Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mendefinisikan kolusi sebagai permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
Definisi dalam UU tersebut berada dalam konteks penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam lingkungan sekolah, istilah kolusi sebaiknya digunakan sebagai bagian dari pembelajaran dan pengenalan perilaku antikorupsi, bukan untuk menyatakan bahwa setiap pelanggaran atau kerja sama antarsiswa otomatis merupakan tindak pidana kolusi.
Contoh Perilaku yang Mencerminkan Kolusi di Sekolah
Dalam kehidupan sekolah, peserta didik dapat diperkenalkan pada berbagai situasi yang memiliki karakteristik kerja sama tidak jujur atau persekongkolan. Misalnya:
- Membuat kesepakatan untuk memanipulasi hasil tugas atau kegiatan;
- Bekerja sama untuk menyembunyikan suatu pelanggaran;
- Memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu melalui cara yang tidak adil;
- Membuat kesepakatan untuk memengaruhi keputusan secara tidak objektif;
- Menggunakan hubungan atau kesepakatan tertentu untuk memperoleh perlakuan khusus yang tidak semestinya.
Contoh tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami bahwa integritas berarti tetap melakukan hal yang benar meskipun ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak semestinya.
Mengapa Kolusi Perlu Dicegah di Sekolah?
Kolusi dapat merusak rasa keadilan dan kepercayaan. Ketika suatu keputusan dipengaruhi oleh kesepakatan tersembunyi atau kepentingan tertentu, pihak lain dapat kehilangan kesempatan yang seharusnya diperoleh secara adil.
Jika perilaku semacam ini dianggap biasa, peserta didik dapat mengalami proses normalisasi perilaku koruptif, yaitu menganggap tindakan yang sebenarnya tidak benar sebagai sesuatu yang wajar.
Panduan Pendidikan Antikorupsi 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya membangun budaya sekolah berintegritas, yaitu sistem, kebiasaan, dan perilaku seluruh warga satuan pendidikan yang berlandaskan penolakan terhadap perilaku koruptif dan penghormatan terhadap nilai-nilai integritas.
Sekolah sebagai Wadah Pendidikan Antikorupsi
Pencegahan perilaku koruptif tidak cukup dilakukan melalui pemberian materi di dalam kelas. Nilai antikorupsi perlu dipraktikkan dalam kehidupan sekolah.
KPK menjelaskan bahwa sekolah berintegritas perlu didukung oleh tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, serta memiliki penegakan aturan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menekan potensi korupsi di sekolah sekaligus menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung internalisasi nilai antikorupsi.
Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat diwujudkan melalui berbagai kebiasaan sederhana: mengerjakan tugas dengan jujur, menghargai hasil kerja orang lain, mengikuti aturan, berani bertanggung jawab atas tindakan sendiri, serta mengambil keputusan secara adil dan objektif.
SMKN 1 Susut sebagai Satuan Pendidikan Berintegritas
SMKN 1 Susut memandang integritas sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Sebagai satuan pendidikan, sekolah tidak hanya mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya, tetapi juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, dan dapat dipercaya.
Budaya integritas perlu dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah. Guru dan tenaga kependidikan memberikan keteladanan melalui sikap dan pelayanan yang profesional, sementara peserta didik belajar menerapkan nilai integritas melalui berbagai aktivitas pembelajaran dan kehidupan sekolah.
Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan antikorupsi yang menempatkan seluruh ekosistem pendidikan sebagai bagian dari proses pembentukan budaya integritas. KPK menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi perlu dihadirkan tidak hanya melalui pembelajaran, tetapi juga melalui praktik nyata dalam lingkungan pendidikan.
Membangun Budaya Sekolah yang Bebas dari Perilaku Koruptif
Mencegah kolusi bukan sekadar mengajarkan peserta didik untuk mengenali sebuah istilah. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan untuk jujur, adil, transparan, bertanggung jawab, dan berani menolak tindakan yang tidak benar.
Dari lingkungan sekolah, nilai-nilai tersebut dapat menjadi bekal ketika peserta didik melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, berwirausaha, maupun berperan di tengah masyarakat.
Karena itu, SMKN 1 Susut sebagai satuan pendidikan berintegritas berkomitmen menjadikan sekolah sebagai ruang tumbuhnya budaya kejujuran dan antikorupsi. Pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga membentuk generasi yang mampu menjaga amanah, menghargai keadilan, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip integritas.
Mencegah kolusi dimulai dari keberanian untuk memilih kejujuran. Dan budaya kejujuran dapat ditumbuhkan sejak dari sekolah.
